Proses Penerapan Segregation of Duties Beserta Fungsinya
- Segregation of duties memisahkan fungsi otorisasi, pencatatan, penyimpanan aset, dan rekonsiliasi agar satu orang tidak menguasai seluruh tahapan transaksi.
- Risiko konflik dan penyalahgunaan wewenang tidak hanya berasal dari struktur organisasi, tetapi juga dari kombinasi hak akses pengguna dalam sistem.
- Mekari ERP mendukung pemisahan tugas melalui pengaturan peran pengguna, batas otorisasi, dan alur persetujuan bertingkat untuk memperkuat kontrol transaksi serta pengawasan internal perusahaan.
Dalam operasional bisnis, satu transaksi melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan, persetujuan, pencatatan, hingga rekonsiliasi. Jika seluruh proses dikendalikan oleh satu orang, risiko kesalahan dan kecurangan akan lebih sulit dideteksi. Karena itu, perusahaan membutuhkan segregation of duties untuk membagi tanggung jawab dan membatasi kewenangan setiap pihak.
Penerapannya semakin kompleks ketika proses bisnis beralih ke sistem digital, karena pemisahan tugas juga harus mencakup pengaturan hak akses pengguna. Association of Certified Fraud Examiners mencatat bahwa lebih dari separuh kasus occupational fraud berkaitan dengan lemahnya pengendalian internal.
Lalu, bagaimana prinsip ini diterapkan dan fungsi apa saja yang perlu dipisahkan untuk memperkuat pengawasan perusahaan?
Apa Itu Segregation of Duties?
Segregation of duties (SoD) atau pemisahan tugas adalah prinsip pengendalian internal yang membagi tanggung jawab dalam satu transaksi kepada beberapa pihak. Tujuannya agar tidak ada individu yang memiliki kendali penuh atas seluruh tahapan transaksi, mulai dari pengajuan, persetujuan, pencatatan, hingga pemeriksaan.
Dengan pembagian tersebut, setiap proses memiliki lapisan pengawasan sehingga kesalahan maupun penyalahgunaan wewenang lebih mudah dideteksi.
Prinsip ini sejalan dengan kerangka pengendalian internal COSO melalui Prinsip 10, yang mengharuskan manajemen merancang dan menerapkan aktivitas pengendalian untuk mengurangi risiko hingga tingkat yang dapat diterima. Salah satu bentuknya adalah memisahkan tugas yang saling bertentangan.
Misalnya, karyawan yang mengajukan pembayaran tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang menyetujui sekaligus mencatat transaksi tersebut. Jika keterbatasan sumber daya membuat pemisahan tugas tidak memungkinkan, perusahaan perlu menerapkan pengendalian alternatif, seperti pemeriksaan oleh atasan atau peninjauan transaksi secara berkala.
Di Indonesia, prinsip serupa juga tercermin dalam POJK No. 56/POJK.04/2015 Pasal 9 yang melarang auditor internal emiten merangkap tugas operasional perusahaan maupun anak perusahaannya.
Ketentuan ini menegaskan pentingnya independensi dalam pengawasan. Auditor internal harus dapat menilai proses bisnis secara objektif, bukan memeriksa atau mengawasi pekerjaan yang juga menjadi tanggung jawabnya sendiri.
4 Fungsi Utama dalam Segregation of Duties
Dalam praktiknya, segregation of duties mencakup empat fungsi utama yang perlu dipisahkan untuk membangun pengendalian internal yang lebih efektif: otorisasi, pencatatan, penyimpanan aset, dan rekonsiliasi. Keempatnya memiliki tanggung jawab berbeda, tetapi saling melengkapi untuk memastikan setiap transaksi berjalan sesuai prosedur dan dapat diawasi dengan baik.
Berikut keempat fungsi segregation of duties:
1. Otorisasi
Otorisasi merupakan fungsi untuk memberikan persetujuan sebelum transaksi dijalankan. Contohnya mencakup persetujuan purchase order (PO), perubahan limit kredit pelanggan, hingga pelepasan pembayaran kepada pemasok. Pihak yang memiliki kewenangan menyetujui transaksi perlu dibedakan dari pihak yang mengajukan atau melaksanakannya.
Pemisahan ini memastikan bahwa setiap transaksi telah melalui pemeriksaan sesuai kebijakan dan batas kewenangan perusahaan. Tanpa pengaturan yang jelas, seseorang berpotensi menyetujui transaksi yang dibuatnya sendiri, termasuk transaksi yang tidak sesuai prosedur atau tidak memiliki dasar yang memadai.
2. Pencatatan
Fungsi pencatatan bertanggung jawab memasukkan transaksi ke dalam jurnal dan buku besar agar seluruh aktivitas bisnis terdokumentasi secara akurat. Proses ini mencakup pencatatan pembelian, penjualan, penerimaan kas, pembayaran, hingga penyesuaian akun dalam laporan keuangan.
Karena pencatatan menentukan bagaimana kondisi keuangan perusahaan tercermin dalam laporan, fungsi ini sebaiknya dipisahkan dari penguasaan aset. Sebagai contoh, karyawan yang mencatat penerimaan kas tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang memegang atau mengelola kas tersebut. Pemisahan ini membantu mengurangi risiko manipulasi catatan untuk menutupi kehilangan atau penyalahgunaan aset.
3. Penyimpanan Aset
Penyimpanan aset atau custody mencakup penguasaan fisik maupun akses terhadap aset perusahaan, seperti kas, persediaan, dokumen penting, dan rekening bank. Pihak yang menjalankan fungsi ini bertanggung jawab menjaga aset serta memastikan penggunaannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
Fungsi penyimpanan perlu dipisahkan dari pencatatan dan rekonsiliasi. Misalnya, petugas gudang dapat bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran barang, tetapi pencatatan perubahan stok perlu dilakukan atau ditinjau oleh pihak lain. Dengan demikian, selisih persediaan dapat diketahui melalui pemeriksaan independen, bukan hanya berdasarkan laporan dari pihak yang menguasai barang.
4. Rekonsiliasi
Rekonsiliasi merupakan fungsi pemeriksaan yang membandingkan catatan internal perusahaan dengan bukti atau sumber informasi independen. Contohnya adalah mencocokkan saldo kas dalam pembukuan dengan rekening koran bank, atau membandingkan jumlah persediaan dalam sistem dengan hasil stock opname.
Fungsi ini berperan mendeteksi perbedaan, kesalahan pencatatan, maupun transaksi yang tidak sesuai prosedur. Agar hasil pemeriksaan tetap objektif, pihak yang melakukan rekonsiliasi sebaiknya tidak terlibat langsung dalam pencatatan atau penguasaan aset yang sedang diperiksa. Jika ditemukan selisih, hasilnya perlu ditindaklanjuti melalui penelusuran penyebab dan proses koreksi yang memiliki persetujuan sesuai kewenangan.
10 Konflik Akses yang Wajib Dipisah
Empat fungsi dalam segregation of duties masih bersifat konseptual jika belum diterjemahkan ke dalam pengaturan peran pengguna di sistem ERP. Dalam praktiknya, perusahaan perlu mengidentifikasi kombinasi hak akses yang tidak boleh dimiliki oleh satu pengguna secara bersamaan. Kombinasi yang berpotensi menimbulkan konflik ini dikenal sebagai matriks konflik (conflict matrix).
Berikut 10 contoh konflik akses berdasarkan siklus proses bisnis yang perlu diperhatikan saat merancang dan mengevaluasi hak akses pengguna.
1. Membuat Data Vendor dan Menyetujui Tagihan
Pengguna yang memiliki akses untuk membuat atau mengubah data vendor sebaiknya tidak sekaligus memiliki kewenangan menyetujui tagihan. Jika kedua akses berada pada satu orang, pengguna dapat membuat vendor fiktif atau mengubah rekening pemasok, kemudian menyetujui tagihan yang mengarah pada pembayaran tidak sah.
2. Menyetujui PO dan Menerima Barang
Persetujuan purchase order (PO) perlu dipisahkan dari fungsi penerimaan barang (goods receipt). Jika satu pengguna mengendalikan kedua proses, ia berpotensi menyetujui pembelian sekaligus mencatat penerimaan barang yang sebenarnya tidak pernah datang atau memiliki kuantitas berbeda dari pesanan.
3. Menyetujui Tagihan dan Merilis Pembayaran Bank
Pengguna yang menyetujui tagihan pemasok tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang dapat merilis pembayaran melalui bank. Pemisahan ini membantu memastikan bahwa tagihan yang telah diperiksa tetap melewati otorisasi pembayaran secara independen. Tanpa pemisahan, pembayaran ganda atau transaksi yang tidak sah lebih sulit dicegah.
4. Mengubah Data Pelanggan dan Memposting Penerimaan Kas
Akses untuk mengubah data pelanggan perlu dipisahkan dari kewenangan memposting penerimaan kas. Jika digabungkan, pengguna dapat memanipulasi informasi pelanggan atau pencatatan pembayaran untuk mengalihkan penerimaan kas maupun menutupi pembayaran yang sebenarnya sudah diterima. Praktik ini dapat memicu risiko lapping piutang.
5. Menyetujui Limit Kredit dan Penghapusan Piutang
Persetujuan limit kredit pelanggan sebaiknya tidak berada pada pengguna yang sama dengan kewenangan menyetujui penghapusan piutang (write-off). Kombinasi ini membuka peluang pemberian kredit yang tidak terkendali, kemudian menghapus piutang bermasalah tanpa pemeriksaan independen. Akibatnya, kualitas piutang dan kinerja penagihan perusahaan dapat terlihat lebih baik daripada kondisi sebenarnya.
6. Menginput dan Menyetujui Jurnal Manual
Pembuatan jurnal manual perlu dipisahkan dari fungsi persetujuannya. Pengguna yang dapat menginput sekaligus menyetujui jurnal memiliki peluang melakukan penyesuaian tanpa pemeriksaan pihak lain, termasuk untuk menutupi selisih akun atau mengubah saldo laporan keuangan. Persetujuan independen membantu memastikan setiap jurnal memiliki dasar transaksi dan dokumentasi yang memadai.
7. Memposting Jurnal dan Melakukan Rekonsiliasi Bank
Pengguna yang memposting jurnal ke buku besar sebaiknya tidak sekaligus menjadi pihak yang melakukan rekonsiliasi bank atas transaksi tersebut. Jika kedua akses digabungkan, kesalahan atau transaksi yang tidak sesuai dapat luput dari pemeriksaan karena pengguna memverifikasi catatan yang dibuatnya sendiri.
8. Mencatat Mutasi dan Menyetujui Penyesuaian Stok
Pencatatan mutasi persediaan perlu dipisahkan dari persetujuan penyesuaian stok (stock adjustment). Pengguna yang menguasai kedua proses dapat mengubah catatan keluar-masuk barang sekaligus menyetujui penyesuaian untuk menutupi selisih hasil stock opname. Pemisahan ini membantu menjaga keakuratan catatan persediaan.
9. Mengubah Data Karyawan dan Memproses Gaji
Pengelolaan data karyawan, termasuk perubahan rekening bank, perlu dipisahkan dari proses perhitungan dan pembayaran gaji. Jika satu pengguna memiliki seluruh akses tersebut, ia dapat membuat data karyawan fiktif atau mengalihkan rekening penerima gaji. Pemeriksaan oleh pihak lain membantu memastikan pembayaran hanya diberikan kepada karyawan yang berhak.
10. Mengubah Hak Akses dan Menginput Transaksi Keuangan
Administrasi sistem yang mengatur hak akses pengguna perlu dipisahkan dari aktivitas transaksi keuangan. Jika administrator dapat mengubah kewenangan sekaligus menjalankan transaksi, ia berpotensi memberikan akses tambahan kepada dirinya sendiri untuk melewati prosedur persetujuan. Karena itu, perubahan hak akses perlu melalui persetujuan dan peninjauan yang independen.
5 Langkah Menerapkan Segregation of Duties di Sistem ERP
Penerapan segregation of duties di sistem ERP tidak cukup hanya dengan membagi tugas berdasarkan jabatan atau departemen. Perusahaan perlu memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki kombinasi hak akses yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan tidak menimbulkan konflik dalam proses transaksi.
Berikut lima langkah yang dapat diterapkan untuk membangun pengaturan akses yang lebih terstruktur.
1. Inventarisasi Transaksi Kritis
Langkah pertama adalah mengidentifikasi seluruh transaksi yang berpengaruh terhadap aset dan informasi keuangan perusahaan. Cakupannya meliputi transaksi kas, persediaan, piutang, utang, serta perubahan data induk (master data) seperti vendor dan pelanggan.
Daftar transaksi sebaiknya menggunakan nama fungsi atau aktivitas yang benar-benar tersedia di ERP, bukan hanya istilah umum berdasarkan proses bisnis. Contohnya, pisahkan aktivitas membuat vendor, mengubah rekening vendor, menyetujui tagihan, dan merilis pembayaran. Masing-masing merupakan aktivitas dengan kewenangan berbeda yang perlu dievaluasi secara terpisah.
Inventarisasi yang terperinci membantu perusahaan mengetahui siapa yang dapat menjalankan setiap transaksi dan mengidentifikasi akses yang berpotensi menimbulkan konflik.
2. Tetapkan Aturan Konflik Akses
Setelah transaksi kritis teridentifikasi, perusahaan perlu menentukan kombinasi akses yang tidak boleh dimiliki oleh satu pengguna. Aturan ini kemudian dituangkan dalam matriks konflik (conflict matrix) sebagai acuan dalam pengaturan peran dan evaluasi hak akses.
Setiap kombinasi konflik perlu dilengkapi dengan tingkat risiko, alasan pemisahan, serta pihak yang berwenang menyetujui pengecualian. Sebagai contoh, akses untuk mengubah data vendor dan menyetujui tagihan dapat dikategorikan berisiko tinggi karena membuka peluang penyalahgunaan pembayaran.
Penetapan pemilik keputusan juga penting agar pengecualian tidak diberikan secara informal ketika ada kebutuhan operasional mendesak. Jika pemisahan akses tidak dapat dihindari, perusahaan harus menentukan pengendalian alternatif yang wajib dijalankan.
3. Rancang Peran Berdasarkan Aturan, Bukan Jabatan
Peran pengguna (user role) sebaiknya dirancang berdasarkan kombinasi transaksi yang aman untuk dijalankan oleh satu pengguna, bukan langsung mengikuti struktur jabatan organisasi. Jika peran dibentuk hanya berdasarkan nama jabatan, seluruh tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut berisiko diterjemahkan menjadi hak akses tanpa mempertimbangkan potensi konflik.
Sebagai contoh, seorang staf finance mungkin menangani pencatatan tagihan sekaligus rekonsiliasi dalam struktur organisasi. Namun, kedua aktivitas tersebut perlu dievaluasi terlebih dahulu berdasarkan matriks konflik sebelum digabungkan dalam satu peran ERP.
Karena itu, perusahaan perlu menyusun kumpulan hak akses yang aman terlebih dahulu, kemudian memetakan jabatan atau tanggung jawab karyawan ke peran tersebut. Pendekatan ini membuat pengaturan akses lebih konsisten dan tidak bergantung sepenuhnya pada perubahan struktur organisasi.
4. Uji Kombinasi Peran Sebelum Go-Live
Pengujian hak akses tidak cukup dilakukan dengan memeriksa setiap peran secara terpisah. Dalam praktiknya, satu pengguna dapat memiliki beberapa peran sekaligus untuk menjalankan tanggung jawab yang berbeda. Kombinasi dua peran yang masing-masing tidak bermasalah tetap dapat menciptakan konflik ketika diberikan kepada orang yang sama.
Misalnya, peran pencatatan tagihan dan peran persetujuan pembayaran mungkin tidak memiliki konflik jika diberikan kepada pengguna yang berbeda. Namun, ketika keduanya melekat pada satu akun, pengguna tersebut berpotensi mengendalikan lebih dari satu tahapan transaksi yang seharusnya dipisahkan.
Sebelum sistem digunakan secara penuh (go-live), perusahaan perlu menguji seluruh kombinasi peran pada tingkat pengguna. Pengujian ini dilakukan dengan mencocokkan semua akses yang dimiliki setiap akun terhadap matriks konflik, kemudian memperbaiki kombinasi yang tidak sesuai sebelum diberikan kepada pengguna.
5. Tinjau Hak Akses dan Konflik Setiap Kuartal
Pengendalian segregation of duties tidak berhenti setelah ERP mulai digunakan. Perubahan jabatan, perpindahan divisi, pergantian karyawan, hingga pemberian akses sementara dapat menciptakan konflik baru yang sebelumnya tidak ditemukan saat implementasi.
Karena itu, perusahaan perlu melakukan peninjauan hak akses secara berkala, misalnya setiap kuartal. Prosesnya mencakup penarikan daftar pengguna beserta seluruh peran yang dimiliki, konfirmasi kesesuaian akses kepada atasan masing-masing, serta pencabutan hak akses yang sudah tidak diperlukan.
Perhatian khusus perlu diberikan pada akses sementara yang diberikan untuk menggantikan karyawan saat cuti dan akses lama yang masih melekat setelah seseorang berpindah divisi. Jika tidak segera dievaluasi, kedua kondisi tersebut dapat menyebabkan penumpukan kewenangan dalam satu akun.
Studi Kasus: Vendor Fiktif di PT Harsa Niaga Nusantara
PT Harsa Niaga Nusantara merupakan perusahaan distributor fast-moving consumer goods (FMCG) yang memiliki enam cabang dan 180 karyawan. Dalam operasionalnya, perusahaan menggunakan sistem ERP untuk mengelola transaksi pembelian, pencatatan tagihan pemasok, hingga pembayaran. Namun, pengaturan hak akses yang kurang tepat di cabang Semarang justru membuka celah penyalahgunaan wewenang.
Seorang staf accounts payable (AP) diketahui memiliki tiga hak akses sekaligus, yaitu membuat data vendor baru, menyetujui tagihan hingga Rp50.000.000, dan merilis pembayaran melalui bank. Ketiga kewenangan tersebut seharusnya dipisahkan karena masing-masing mewakili tahapan berbeda dalam siklus procure to pay.
Dengan kombinasi akses tersebut, staf tersebut mendaftarkan vendor jasa logistik fiktif ke dalam sistem. Setelah itu, ia membuat dan memproses 22 tagihan dengan nilai rata-rata Rp47.000.000 per tagihan selama 11 bulan. Total dana yang dikeluarkan mencapai Rp1.034.000.000 tanpa melalui pemeriksaan atau persetujuan pihak kedua.
Nilai setiap tagihan sengaja dijaga di bawah batas otorisasi Rp50.000.000 agar transaksi tidak perlu diteruskan kepada manajer keuangan. Akibatnya, seluruh proses mulai dari pembuatan vendor hingga pelepasan pembayaran dapat dikendalikan oleh satu orang tanpa pengawasan independen.
Bagaimana Transaksi Tersebut Tercatat dalam Pembukuan?
Dari sisi akuntansi, setiap tagihan tetap menghasilkan jurnal yang secara nominal terlihat wajar. Ketika tagihan diakui, perusahaan mencatat beban jasa logistik pada sisi debit dan utang usaha pada sisi kredit. Setelah pembayaran dilakukan, utang usaha berkurang dan saldo kas di bank ikut berkurang.
Berikut ilustrasi jurnal untuk satu tagihan sebesar Rp47.000.000 dan jurnal koreksi atas seluruh 22 tagihan setelah penyalahgunaan teridentifikasi.
| Tahap | Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
| Tagihan diakui | 5-2300 Beban jasa logistik | 47.000.000 | – |
| Tagihan diakui | 2-1100 Utang usaha | – | 47.000.000 |
| Pembayaran dirilis | 2-1100 Utang usaha | 47.000.000 | – |
| Pembayaran dirilis | 1-1200 Kas di bank | – | 47.000.000 |
| Koreksi 22 tagihan | 1-1400 Piutang klaim penyalahgunaan | 1.034.000.000 | – |
| Koreksi 22 tagihan | 5-2300 Beban jasa logistik | – | 1.034.000.000 |
Ilustrasi jurnal tersebut menunjukkan bahwa transaksi yang bermasalah tidak selalu terlihat dari ketidakseimbangan debit dan kredit. Setiap pencatatan tetap mengikuti mekanisme akuntansi: beban diakui, utang dicatat, kemudian pembayaran mengurangi utang dan kas. Bahkan, rekonsiliasi bank dapat tetap cocok karena dana memang telah keluar dari rekening perusahaan.
Dengan demikian, masalah utamanya bukan terletak pada format jurnal atau keseimbangan pembukuan, melainkan pada lemahnya pengendalian internal. Tidak ada pihak independen yang memverifikasi keabsahan vendor, memeriksa tagihan, dan mengotorisasi pembayaran. Ketiga kewenangan yang seharusnya saling mengawasi justru berada pada satu pengguna.
Bagaimana Memperbaiki Konflik Akses Tanpa Menambah Karyawan?
Perusahaan tidak harus selalu menambah jumlah karyawan untuk memperbaiki pemisahan tugas. Dalam kasus ini, pengendalian dapat diperbaiki dengan mendistribusikan tiga kewenangan tersebut kepada fungsi yang berbeda:
- Pembuatan data vendor: Dialihkan kepada tim data induk di kantor pusat agar pendaftaran dan perubahan informasi vendor tidak dilakukan oleh pihak yang memproses pembayarannya.
- Persetujuan tagihan: Batas persetujuan staf AP diturunkan, sementara tagihan di atas Rp25.000.000 harus mendapatkan persetujuan manajer keuangan cabang.
- Pelepasan pembayaran: Dialihkan kepada tim treasury pusat sehingga pihak yang menyetujui tagihan tidak sekaligus memiliki kewenangan merilis dana melalui bank.
Melalui pembagian tersebut, proses pembuatan vendor, persetujuan tagihan, dan pelepasan pembayaran berada di bawah pengawasan pihak yang berbeda. Perusahaan dapat memperkuat pengendalian tanpa mengubah jumlah personel, cukup dengan menata ulang tanggung jawab dan hak akses dalam sistem ERP.
Kontrol Kompensasi Ketika Pemisahan Tidak Mungkin
Dalam perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas, terutama cabang kecil atau entitas yang baru beroperasi, pemisahan seluruh fungsi terkadang sulit diterapkan. Satu karyawan mungkin harus menangani beberapa aktivitas karena keterbatasan personel. Namun, kondisi tersebut tidak berarti perusahaan boleh membiarkan konflik akses tanpa pengawasan.
COSO memberikan ruang bagi perusahaan untuk menerapkan aktivitas pengendalian alternatif ketika pemisahan tugas tidak dapat dilakukan secara praktis. Pendekatan ini dikenal sebagai compensating controls atau kontrol kompensasi. Artinya, konflik akses tetap diidentifikasi, tetapi risikonya dikurangi melalui mekanisme pemeriksaan tambahan yang dilakukan pihak lain.
Beberapa bentuk kontrol kompensasi yang dapat diterapkan antara lain:
1. Staf Menginput Sekaligus Memposting Jurnal
Jika satu staf memiliki kewenangan menginput dan memposting jurnal manual, perusahaan dapat mewajibkan pemeriksaan oleh controller untuk seluruh jurnal di atas Rp10.000.000. Pemeriksaan mencakup dasar transaksi, akun yang digunakan, nilai penyesuaian, serta kelengkapan dokumen pendukung.
Hasil pemeriksaan perlu disertai daftar jurnal manual dan bukti persetujuan agar perusahaan dapat menunjukkan bahwa transaksi telah ditinjau oleh pihak independen. Kontrol ini dilakukan setiap bulan.
2. Kepala Cabang Memegang Otorisasi dan Kas Kecil
Pada cabang dengan personel terbatas, kepala cabang mungkin harus memegang kewenangan persetujuan sekaligus mengawasi kas kecil. Untuk mengurangi risiko penyalahgunaan, staf kantor pusat dapat melakukan rekonsiliasi kas kecil secara berkala dan pemeriksaan mendadak.
Setiap pemeriksaan perlu menghasilkan berita acara cash opname yang mencatat saldo kas, bukti pengeluaran, serta selisih jika ditemukan. Rekonsiliasi dilakukan setiap bulan, sedangkan pemeriksaan mendadak dapat dijadwalkan setiap kuartal.
3. Administrator Sistem Memiliki Akses Transaksi
Administrator sistem umumnya membutuhkan kewenangan untuk mengelola pengguna dan konfigurasi akses. Namun, jika ia juga memiliki akses transaksi keuangan, terdapat risiko bahwa perubahan hak akses dapat digunakan untuk melewati prosedur pengendalian.
Sebagai kontrol kompensasi, setiap perubahan hak akses perlu terekam dalam audit trail dan laporannya dikirimkan secara otomatis kepada tim audit internal. Dengan begitu, aktivitas penambahan, perubahan, maupun pencabutan peran dapat ditinjau oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan administrasi sistem. Peninjauan dapat dilakukan setiap minggu.
4. Tim Keuangan Cabang Hanya Terdiri dari Dua Orang
Keterbatasan personel dapat membuat dua staf keuangan harus saling menggantikan dalam beberapa aktivitas. Untuk mengurangi risiko yang timbul dari rangkap tugas, perusahaan dapat menerapkan rotasi tanggung jawab serta cuti wajib secara bergantian dengan durasi minimal lima hari kerja.
Selama periode tersebut, pihak lain dapat mengambil alih pekerjaan dan meninjau transaksi yang sebelumnya dikelola oleh staf terkait. Perusahaan perlu menyimpan jadwal rotasi dan catatan cuti sebagai bukti pelaksanaan pengendalian. Evaluasi dilakukan setiap tahun.
Kesalahan Umum dalam Menerapkan Segregation of Duties
- Menyamakan approval berjenjang dengan SoD: Persetujuan berjenjang tidak otomatis memenuhi prinsip segregation of duties. Jika satu pengguna tetap dapat membuat sekaligus menyetujui transaksi, konflik akses masih terjadi. Persetujuan harus diberikan oleh pihak dengan fungsi dan tanggung jawab berbeda.
- Menguji peran pengguna satu per satu: Dua peran yang masing-masing terlihat aman dapat menimbulkan konflik ketika diberikan kepada pengguna yang sama. Karena itu, pengujian perlu dilakukan pada tingkat pengguna dengan memeriksa seluruh kombinasi peran dan hak akses yang dimiliki.
- Membiarkan akses sementara setelah masa penggantian berakhir: Akses yang diberikan untuk menggantikan karyawan cuti dapat menumpuk jika tidak dicabut setelah masa penugasan selesai. Tetapkan tanggal kedaluwarsa otomatis agar akses sementara dinonaktifkan sesuai periode yang ditentukan.
- Membuat matriks konflik tanpa memperbaruinya: Matriks yang tidak ditinjau dapat menjadi tidak relevan ketika perusahaan menambah modul, entitas, atau proses bisnis baru. Perbarui matriks setiap kali terjadi perubahan agar aturan konflik tetap sesuai dengan kebutuhan operasional.
- Tidak memisahkan administrasi hak akses dari peran transaksional: Administrator yang dapat mengatur hak akses sekaligus menjalankan transaksi keuangan berpotensi memberikan kewenangan tambahan kepada dirinya sendiri. Pisahkan administrasi akses dari peran transaksi dan pastikan setiap perubahan izin mendapat persetujuan serta tercatat dalam audit trail.
Bagaimana Mekari ERP Mendukung Segregation of Duties?
Pemisahan wewenang membutuhkan sistem yang mampu membantu perusahaan mengatur hak akses, mengendalikan persetujuan, dan memantau aktivitas transaksi. Melalui fitur Akuntansi Mekari ERP, perusahaan dapat mendukung penerapan segregation of duties melalui beberapa aspek berikut:
- Pengaturan peran dan hak akses: Membantu membatasi kewenangan pengguna sesuai tanggung jawab dan aktivitas transaksi.
- Batas otorisasi dan persetujuan bertingkat: Mendukung proses persetujuan transaksi berdasarkan kewenangan yang ditetapkan perusahaan.
- Pengelolaan data induk: Membantu mengelola informasi vendor dan pelanggan agar perubahan data dapat dikendalikan.
- Pemantauan aktivitas transaksi: Membantu menelusuri proses dan perubahan transaksi sebagai bagian dari pengawasan keuangan.
- Pengelolaan keuangan terintegrasi: Mendukung konsistensi proses akuntansi dan pengawasan transaksi di berbagai unit bisnis.
Untuk konflik yang terpaksa dibiarkan, deteksi anomali keuangan berbasis AI membantu memunculkan transaksi yang menyimpang dari pola, sementara laporan dan insight keuangan menyediakan bukti tinjauan berkala yang diminta auditor. Keduanya bukan pengganti pemisahan wewenang, melainkan jaring kedua ketika pemisahan tidak bisa sempurna.
Referensi
- Association of Certified Fraud Examiners. Occupational Fraud 2026: A Report to the Nations.
- PBMares. Key Findings from the 2026 ACFE Report to the Nations.
- COSO. Internal Control – Integrated Framework, Principle 10.
- Otoritas Jasa Keuangan. POJK No. 56/POJK.04/2015.
- Deloitte. Segregation of duties in ERP systems.
FAQ
1. Apa itu segregation of duties?
1. Apa itu segregation of duties?
Segregation of duties adalah prinsip pengendalian internal yang memisahkan otorisasi, pencatatan, penyimpanan aset, dan rekonsiliasi ke pihak berbeda agar satu orang tidak menguasai satu transaksi dari awal sampai akhir.
2. Apa bedanya segregation of duties dengan approval berjenjang?
2. Apa bedanya segregation of duties dengan approval berjenjang?
Approval berjenjang hanya menaikkan persetujuan ke level lebih tinggi. SoD menuntut persetujuan datang dari fungsi yang berbeda. Atasan yang menyetujui transaksi yang ia buat sendiri tetap melanggar SoD.
3. Pasangan akses apa yang paling berisiko?
3. Pasangan akses apa yang paling berisiko?
Membuat data vendor sekaligus menyetujui atau membayar tagihannya. Kombinasi ini memungkinkan vendor fiktif dibuat dan dibayar tanpa pernah melewati pihak kedua.
4. Bagaimana jika jumlah staf tidak cukup untuk memisahkan semua fungsi?
4. Bagaimana jika jumlah staf tidak cukup untuk memisahkan semua fungsi?
Akui konfliknya, lalu pasang kontrol kompensasi seperti review 100% transaksi di atas nilai tertentu, uji petik mendadak, atau rotasi tugas, dan simpan buktinya.
5. Seberapa sering konflik akses perlu ditinjau?
5. Seberapa sering konflik akses perlu ditinjau?
Umumnya setiap kuartal, ditambah tinjauan khusus setiap kali ada mutasi karyawan, modul baru, atau entitas baru yang aktif.
6. Apakah segregation of duties hanya untuk fungsi keuangan?
6. Apakah segregation of duties hanya untuk fungsi keuangan?
Tidak. Prinsip yang sama berlaku di pengadaan, gudang, payroll, dan administrasi sistem. Konflik di administrasi sistem justru paling berbahaya karena bisa membatalkan seluruh aturan lain.